Pemakzulan dan putusan Mahkamah Konstitusi
Pada 14 Desember 2024, Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, dan 111 hari kemudian Mahkamah Konstitusi resmi mencopotnya lewat putusan bulat 8 banding 0. Dari darurat militer sampai pencopotan, semua langkahnya jalan persis sesuai urutan di konstitusi.
Semuanya berawal dari darurat militer yang diumumkan malam 3 Desember 2024. Parlemen membatalkannya dalam hitungan jam, tapi masih ada pertanyaan besar: boleh nggak presiden yang berbuat begitu tetap menjabat? Di Korea, pemakzulan berjalan dua tahap. Kalau dua pertiga anggota parlemen, alias 200 dari 300 orang, setuju, kewenangan presiden langsung dibekukan. Setelah itu Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dia dicopot atau nggak, dan butuh minimal enam hakim yang setuju.
Percobaan pertama bahkan nggak sampai dihitung. Tanggal 7 Desember, tepat sebelum voting, anggota partai penguasa People Power Party walk out bareng-bareng dari ruang sidang. Yang tersisa cuma 195 orang, jadi voting dianggap nggak sah. Ketua fraksi oposisi lalu membacakan nama 107 anggota yang pergi satu per satu, dan warga yang berkumpul di depan gedung parlemen meneriakkan ulang nama-nama itu. Karena RUU yang sama nggak boleh diajukan dua kali dalam satu masa sidang, oposisi menunggu masa sidang baru dan mencoba lagi seminggu kemudian.
Voting kedua tanggal 14 Desember berakhir 204 setuju, 85 menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah, lewat empat suara dari batas minimal. Jam 7.24 malam itu kewenangan Yoon dibekukan dan Perdana Menteri Han Duck-soo jadi pelaksana tugas presiden. Sepanjang musim dingin itu, demo di depan parlemen di Yeouido mengganti lilin dengan lightstick K-pop warna-warni dari berbagai fandom, dan kebiasaan orang Korea untuk turun ke alun-alun masuk halaman depan media dunia dengan merch fandom di tangan.
Di Mahkamah Konstitusi, perkara 2024Heon-Na8 melewati dua sidang persiapan dan sebelas sidang pembuktian. Hakim utama dipilih lewat undian elektronik dan nggak pernah diumumkan resmi, tapi wartawan tahu itu Hakim Jung Hyung-sik, satu-satunya dari delapan hakim yang dicalonkan langsung oleh Yoon. Ada satu momen yang bikin banyak orang geleng-geleng: pihak Yoon bilang dekret darurat militernya cuma simbol dan memang nggak bakal dijalankan, tapi pengacaranya sendiri cerita bahwa pasal jam malam dihapus dari draf supaya warga nggak repot. Kalau memang nggak mau dijalankan, kenapa diedit? Putusan akhir menyorot kontradiksi itu secara langsung.
Tanggal 4 April 2025 jam 11 pagi, Pelaksana Tugas Ketua MK Moon Hyung-bae mulai membacakan putusan. Dua puluh dua menit kemudian keluar amar putusannya: Presiden Yoon Suk Yeol diberhentikan dari jabatannya. Nggak ada dissenting opinion sama sekali. Di kelima isu, mulai dari syarat dan prosedur darurat militer, pengerahan tentara dan polisi ke parlemen, Dekret No. 1, penggeledahan Komisi Pemilihan Umum, sampai upaya melacak keberadaan para hakim, semuanya dinyatakan melanggar konstitusi dan hukum. MK menulis bahwa konflik dengan parlemen yang dikuasai oposisi harusnya diselesaikan di dalam sistem, lewat dialog, pemilu, atau usulan amandemen konstitusi, dan menilai berat tindakan menyeret militer ke politik sampai tentara berhadapan dengan warga. Karena ditulis dengan bahasa sederhana tanpa istilah hukum yang ribet, putusan ini viral dan dipuji sebagai tulisan yang bagus banget.
Ini baru kedua kalinya presiden Korea dicopot, setelah Park Geun-hye tahun 2017. Yoon kehilangan semua fasilitas mantan presiden kecuali pengamanan dan nggak boleh jadi pejabat publik selama lima tahun. Sesuai konstitusi, pilpres dipercepat dan digelar dalam 60 hari, lalu pemerintahan Lee Jae-myung mulai bekerja. Tanggung jawab pidana soal darurat militer diurus terpisah lewat penyidikan dan pengadilan, menambah satu baris lagi di daftar panjang mantan presiden Korea yang berakhir di pengadilan, sekaligus menguji lagi sistem masa jabatan tunggal lima tahun.
Yang paling sering dikutip media asing justru prosesnya, bukan hasilnya: orang paling berkuasa di negara itu turun lewat voting parlemen dan putusan yang dibacakan di ruang sidang, bukan lewat kekuatan senjata. Salah satu dasar utama putusan ini, pasal yang mewajibkan militer netral secara politik, masuk ke konstitusi sekarang setelah Gerakan Demokrasi Juni 1987. Jadi buat banyak orang Korea, momen ini terasa seperti perjuangan satu generasi lalu yang akhirnya bekerja lagi. Kalau kamu sudah nonton film 1987: When the Day Comes, kamu bakal paham kenapa ini terasa berat.