Drama yang membuka lagi debat soal militer
Musim gugur 2021, satu serial Netflix tentang memburu tentara desertir bikin debat soal kekerasan di barak militer Korea meledak lagi. Kementerian Pertahanan sampai harus kasih klarifikasi, politisi ikut nimbrung, dan kasus ini jadi contoh klasik tontonan yang menyeret isu kebijakan ke ruang publik.
Serialnya adalah D.P., tayang akhir Agustus 2021. Sutradara Han Jun-hee mengadaptasi webtoon karya Kim Bo-tong tentang unit polisi militer yang tugasnya menangkap desertir. Prajurit Ahn Jun-ho (Jung Hae-in) dipasangkan dengan kopral Han Ho-yeol (Koo Kyo-hwan) yang cerewet, di bawah Kapten Im Ji-seop (Son Suk-ku), lalu keliling Korea mengejar yang kabur. Format road movie ini yang bikin nyesek: tiap pengejaran selalu balik ke alasan kenapa orang kabur, mulai dari perundungan di barak, kekerasan dalam keluarga, kemiskinan, sampai anak orang kaya yang ngakalin wajib militer.
Latar tahunnya juga bukan kebetulan. Buat orang Korea, 2014 identik dengan titik terburuk kekerasan di militer: tahun itu seorang petugas medis muda tewas dipukuli seniornya, dan di divisi lain seorang prajurit menembaki unitnya sendiri. Di episode 1 bahkan ada cuplikan berita asli kasus itu yang lewat di layar TV. Opening-nya, yang meringkas hidup cowok Korea biasa dari lahir sampai upacara masuk wamil dalam beberapa menit, juga jadi omongan karena banyak yang bilang nggak pernah nge-skip.
Cowok usia 20 sampai 30-an yang sudah menjalani kehidupan militer bilang nonton serial ini kayak mimpi buruk yang balik lagi. Di forum online, perang komentar nggak ada habisnya: satu kubu bilang militer sekarang sudah nggak gitu, kubu lain bales "kamu nggak ngalamin bukan berarti nggak ada". Jung Hae-in sendiri cerita set-nya terlalu nyata sampai dia pernah keceplosan bilang "Prajurit Jung Hae-in" alih-alih nama karakternya, dan adegannya harus diulang.
Kementerian Pertahanan jelas kikuk. Wakil juru bicaranya bilang susah melihat itu sebagai gambaran unit garis depan bahkan di 2014, dan bahwa kondisi barak sedang berubah. Publik nggak percaya. Kepala Pusat HAM Militer Korea malah bilang serialnya sudah diperhalus dan izin pakai HP buat prajurit cuma perubahan kulit. Kebetulan di saat yang sama terungkap seorang pelaut muda Angkatan Laut yang mengalami kekerasan dari seniornya meninggal saat cuti, ditambah skandal lain di 2021 seperti penganiayaan di unit pendidikan Angkatan Udara dan pembatasan ke toilet di kamp pelatihan. Narasi "sekarang sudah lebih baik" langsung ambyar.
Politisi juga ikut bereaksi. Lee Jae-myung, waktu itu Gubernur Gyeonggi, nulis kalau dia marathon enam episode sekaligus dan bilang tentara yang dijaga lewat kekerasan nggak bisa disebut kuat. Capres Hong Joon-pyo menghidupkan lagi janjinya pindah ke sistem tentara sukarela. Sebaliknya, seorang anggota parlemen mantan jenderal bilang kasus-kasus terpisah sedang dibesar-besarkan. Bahkan media propaganda Korea Utara ikut mengutip serial ini.
Di luar negeri, kagetnya beda lagi. Banyak fans global kenal militer Korea lewat Descendants of the Sun atau Crash Landing on You, atau sebagai tempat idol masuk sambil hormat lalu pulang makin terkenal. D.P. menghancurkan fantasi itu. Sebagian fans BTS syok membayangkan member harus masuk ke tempat kayak gitu, dan waktu RUU soal pengecualian wamil untuk artis pop muncul lagi di DPR Korea pada September itu, nama BTS disebut langsung. Makanya momen ini nyambung dengan debat wamil BTS. Di saat yang sama, veteran dari Amerika, Rusia, dan Eropa ramai curhat soal unit mereka di kolom komentar, sampai muncul kesimpulan pahit: militer di mana-mana ya sama saja.
Kim Bo-tong, penulis aslinya, bilang cerita ini nggak dimulai sebagai kritik, tapi sebagai pengakuan dosa karena dulu dia cuma jadi penonton. Komedian Yoon Hyung-bin, yang beneran pernah bertugas di tim penangkap desertir, memuji akurasinya dan bilang salah satu trik penangkapan di serial itu diciptakan di unitnya dulu. D.P. juga dikenang sebagai tanda awal bahwa original Netflix Korea bisa laku di seluruh dunia, beberapa minggu sebelum Squid Game meledak. Season 2 rilis tahun 2023.
Sama seperti UU Dogani, saat satu film mendorong perubahan hukum, D.P. terus dikutip sebagai bukti bahwa cerita di layar bisa menyeret luka lama balik ke meja debat publik.