cheongwon (청원)
Tulis permintaan secara online, kumpulkan dukungan sampai jumlah tertentu, dan pemerintah atau DPR Korea wajib menjawab. Di Korea, ini jadi cara menunjukkan besarnya opini publik lewat satu angka.
Akarnya ada di Pasal 26 konstitusi: setiap warga berhak mengajukan petisi tertulis ke lembaga negara, dan negara wajib meninjaunya. Yang bikin hak lama ini jadi tempat semua orang ikut nimbrung adalah papan petisi nasional Cheong Wa Dae (Gedung Biru), yang dibuka 19 Agustus 2017. Terinspirasi petisi online Gedung Putih, aturannya: kalau 200 ribu orang setuju dalam 30 hari, sekretaris senior presiden atau menteri bakal menjawab langsung. Cukup login pakai akun Kakao atau Naver lalu klik, jadi gampang banget, dan jawaban pertamanya (soal revisi UU peradilan anak) langsung viral karena tiga sekretaris senior muncul di video. Sampai akhir April 2022, sudah 293 petisi yang dijawab.
Tapi dijawab bukan berarti dikabulkan. Waktu publik menuntut agar seorang pelaku kejahatan seksual nggak dibebaskan, jawabannya mengutip prinsip konstitusi bahwa orang nggak boleh dihukum dua kali untuk kejahatan yang sama, dan urusan pengadilan atau pembuatan UU biasanya cuma dapat jawaban normatif. Meski begitu, jalur langsung ke istana tanpa lewat media atau partai jadi terbuka, sampai-sampai drakor zaman itu sering punya tokoh yang teriak, "Aku bakal bikin petisi nasional!" Papan ini ditutup tepat tengah hari 9 Mei 2022.
Sekarang pusatnya pindah ke sistem petisi persetujuan rakyat milik DPR Korea. Mulai Januari 2020 dan wajib verifikasi nama asli. Awalnya butuh 100 ribu dukungan, lalu sejak Desember 2021 turun jadi 50 ribu dalam 30 hari. Lolos ambang itu, petisinya diteruskan ke komisi terkait, tapi banyak juga yang hangus tanpa dibahas saat masa jabatan DPR habis. Contoh paling terkenal adalah petisi dari pihak keluarga mendiang penyanyi Goo Hara: tembus 100 ribu pada April 2020, gugur waktu DPR ke-20 selesai, dan setelah bertahun-tahun diperjuangkan baru terwujud jadi UU Goo Hara di 2024. Saat krisis deepfake meledak, petisi yang menuntut hukuman lebih berat juga bermunculan, dan petisi yang minta dibukanya arsip terkait tragedi kapal Sewol juga lewat papan ini.
Dunia hiburan juga dekat banget dengan petisi. Petisi untuk menghentikan tayangan drakor Snowdrop tembus 200 ribu dalam sekejap (kontroversi sejarah Snowdrop), membuktikan petisi bisa jadi alat untuk boikot dan tuntutan pencopotan. Sebelumnya, di 2011, satu film saja sudah cukup menggerakkan opini publik sampai mengubah undang-undang (UU Dogani); papan petisi pada dasarnya memberikan kekuatan itu ke siapa saja. Link yang beredar di komunitas online sementara angka dukungan naik real time itu versi digital dari tradisi turun ke alun-alun.