Daftar Hitam Seniman Korea
Proyek rahasia pemerintah yang memasukkan ribuan seniman kritis ke daftar hitam lalu diam-diam memutus dana negara buat mereka. Kasusnya terbongkar pada musim gugur 2016, dan para pejabat tinggi yang menyusun serta menyebarkan daftar itu dinyatakan bersalah.
Akarnya ada di 2008. Waktu demo lilin menolak impor daging sapi Amerika makin besar, badan intelijen NIS di era Lee Myung-bak bikin tim khusus buat menangani yang disebut selebriti kiri. Lebih dari separuh dari 82 nama di daftarnya adalah orang film: sutradara seperti Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Bong Joon-ho, Kim Jee-woon, dan Ryoo Seung-wan, aktor Lee Joon-gi dan Moon So-ri, presenter Kim Je-dong, sampai penyanyi Yoon Do-hyun dan Yang Hee-eun. Daftar ini sempat bocor sekitar 2012, cepat dilupakan, dan baru benar-benar dibongkar lagi di 2017.
Di era Park Geun-hye, daftarnya membengkak. Pemicunya tragedi kapal Sewol tahun 2014. Coba hitung: 594 orang yang teken petisi supaya peraturan pemerintah soal Sewol dicabut, 754 penulis yang ikut pernyataan sikap soal Sewol, 6.517 pekerja budaya yang mendukung Moon Jae-in di pilpres 2012, dan 1.608 pendukung Park Won-soon di pemilihan wali kota Seoul. Totalnya 9.473 nama. Kebanyakan bukan aktivis garis keras, cuma pernah tanda tangan petisi atau deklarasi dukungan sekali. Nama aktor Song Kang-ho juga ada di situ.
Eksekusinya senyap banget. Dari musim panas 2014 sampai Januari 2015, kantor urusan politik di istana kepresidenan menyusun nama-nama lalu mengirimnya ke Kementerian Kebudayaan. Seorang pegawai kementerian bahkan datang langsung bawa daftar cetak ke Arts Council Korea di Naju dan minta orang-orang itu dicoret dari seleksi hibah. Karena penilaian yang sudah beres harus diulang, hasil yang biasanya keluar awal Januari molor sampai akhir Maret. Bioskop indie yang memutar Diving Bell, dokumenter soal Sewol yang tayang di festival film Busan, juga kehilangan dukungan. Kebanyakan nama di daftar itu nggak tahu kenapa dana mereka tiba-tiba berhenti.
Ada satu cerita yang menggambarkan suasana di atas. Menteri Kebudayaan waktu itu, Yoo Jin-ryong, bersaksi bahwa kepala staf kepresidenan Kim Ki-choon, habis nonton The Attorney di akhir 2013, protes kenapa perusahaan yang bikin film kayak gitu nggak dikasih sanksi.
Skandalnya meledak Oktober 2016 lewat laporan harian Hankook Ilbo. Menteri Kebudayaan Cho Yoon-sun bilang di depan DPR bahwa daftar hitam itu nggak ada, tapi jaksa khusus yang menangani skandal Choi Soon-sil melacak jejak daftarnya sampai ke istana. Di sidang pertama Juli 2017, Kim divonis 3 tahun penjara, sementara Cho bebas dari dakwaan daftar hitam dan cuma kena hukuman percobaan, yang langsung dikritik terlalu ringan. Di tingkat banding, pengadilan menyatakan penyusunan dan penerapan daftar hitam sama-sama pidana. Tahun 2018 komisi pencari fakta pemerintah mengumumkan ada 21.362 nama yang dipantau, 9.273 individu dan kelompok benar-benar kena sensor atau dicoret dari dukungan, dan merekomendasikan sanksi atau penyelidikan buat sekitar 130 pejabat. Desember 2020, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mencoret seniman karena pandangan politik itu inkonstitusional.
Plot twist-nya datang belakangan. Bong, yang masuk daftar dua pemerintahan sekaligus, menyabet Palme d'Or dan empat Oscar lewat Parasite. Hwang Dong-hyuk, yang ada di daftar era Park, menang Emmy lewat Squid Game. Han Kang, yang novelnya Human Acts diperiksa soal 'bias ideologi' dan dicoret dari program buku pemerintah di 2014, meraih Nobel Sastra tahun 2024. Akademi Swedia bahkan membuka pengumumannya dengan menyebut keberaniannya menghadapi trauma sejarah, alias novel tentang Gwangju 1980 itu. Pantas saja netizen Korea bercanda bahwa daftar hitam itu sebenarnya daftar sertifikasi maestro.
Gaungnya terasa lama di bioskop. Waktu Song balik di musim panas 2017 lewat A Taxi Driver, film tentang Gwangju, penonton otomatis membacanya bareng kisah daftar hitam. Pertanyaan soal harga yang harus dibayar seleb kalau bersuara muncul lagi saat Jung Woo-sung dihujat karena membela pengungsi. Hollywood juga pernah punya daftar hitam orang film yang dituduh komunis di tahun 1950-an, bedanya di sana tekanan dilakukan terang-terangan lewat sidang dengar pendapat, sementara versi Korea bekerja dengan memutus dana tanpa suara.